Analisis dampak kebijakan terhadap kinerja dewan perwakilan rakyat daerah dan pilihan politik masyarakat dalam pemilu di provinsi Banten.(studi terhadap implemtasi PP 37/2005, PP 37/2006 dan PP 21/2007 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD

Yayat Suhartono

ABSTRAK YAYAT SUHARTONO, 2005-02-003,Analisis Dampak Kebijakan Terhadap Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pilihan politik Masyarakat Dalam Pemilu Di Provinsi Banten.(Studi Terhadap Implemtasi PP 37/2005, PP 37/2006 dan PP 21/2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD) (dibimbing oleh; Ir. Yahya Rahmana Hidayat.Ph.D) Tesis Universitas INDONUSA Esa Unggul. Jakarta. Dilatar belakangi oleh munculnya pandangan negatif publik terhadap DPRD pasca terbitnya Peraturan Pemerintah (PP No. 37/2005, PP No. 37/2006 dan PP No. 21/2007) yang mengatur tentang fasilitas dan tunjangan bagi pimpinan dan anggota DPRD yang dianggap memberikan implikasi �ekonomi� bagi para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), maka dibuatlah penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui secara empiris dampak yang muncul dari implementasi Peraturan ini terhadap kinerja/prestasi DPRD Propinsi Banten dan terhadap pilihan politik masyarakat pada partai politik/calon legislatif dalam Pemilu 2009 di Provinsi Banten. Metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan Analisis RIA (Regulatory Impact Assesment) di mana di dalam prosesnya, mencakup analisis mendalam terhadap dampak ekonomi dan sosial dari suatu regulasi dan konsultasi dengan para stakeholder dengan menggunakan tujuh tahapan analisis yaitu: identifikasi masalah,tujuan yg diharapkan dari langkah yang diambil pemerintah, alternative pilihan, analisis hasil kebijakan, konsultasi kebijakan,penyimpulan dan rekomendasi, implementasi dan review.Hipotesis penelitian asosiatif, pupulasi penelitian masyarakat Provinsi Banten dengan kriteria khusus, dengan sampel 148 orang responden.. Hasil pengolahan data dengan menggunakan Analisis RIA (Regulatory Impact Assesment), diperoleh hasil PP No. 37/2005, PP No. 37/2006 dan PP No. 21/2007 tidak memberikan kekuatan apapun di dalam memperbaiki kinerja pelayanan DPRD kepada publik sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Karenanya, PP tersebut harus dikaji ulang, khususnya untuk menghasilkan kerangka teknis dan petunjuk pelaksanaannya di lapangan. Terlebih pilihan masyarakat pada partai politik/calon legislatif dalam Pemilu 2009 tidak dipengaruhi oleh implementasi PP No. 37/2005, PP No. 37/2006 dan PP No. 21/2007 . Masalah ini terjadi karena publik atau bahkan konstituen partai politik tidak melihat dan merasakan apa yang menjadi harapan mereka.

  • No. Panggil 374 SUH a
  • Edisi
  • Pengarang Yayat Suhartono
  • Penerbit Jakarta Universitas Esa Unggul 2008