Kedududkan anak yang lahir diluar perkawinan berdasrkan undang undang 1th 1974 tentang perkawinan (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 605/PDT.G/1994/PN.JKT.PST)

Ira Herawati

ABSTRAK Anak merupakan anugrah dan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa, sudah semestinya kita berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar. Lebih Lanjut dalam UU No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaan itu. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dengan adanya ketentuan tersebut dalam pasal ini maka pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, yakni Pegawai Pencatatan Nikah KUA (untuk orang yang beragama Islam) dan Kantor Catatan Sipil (untuk orang yang tidak beragama Islam). Salah satu tata cara perkawinan adat yang masih kelihatan sampai saat ini adalah perkawinan yang tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang atau disebut sebagai perkawinan syiri. Perkawinan ini hanya dilaksanakan di depan penghulu sehingga perkawinan ini tidak sampai dicatatkan di kantor yang berwenang untuk itu. Alasan sebagian masyarakat menyatakan bahwa dengan kawin sirri ini prosedur pelaksanaannya lebih mudah dan biayanya lebih murah. Hal ini terjadi, disebabkan segi kultur pendidikan warga masyarakat desa tersebut masih cukup rendah, sehingga pengetahuan warga masyarakatnya pun terbatas. Dari beberapa uraian di atas timbul problematika yang harus dijawab dalam kaitannya dengan pelaksanaan perkawinan sirri dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Karena setiap perbuatan hukum pastilah menimbulkan akibat hukum. Begitu pula perkawinan sirri yang merupakan perbuatan hukum pasti menimbulkan akibat-akibat hukum. Akibat hukum tersebut misalnya bagi pasangan suami istri, status anak yang dilahirkan akan menjadi anak diluar kawin dan juga terhadap harta benda dalam perkawinan. Terkait dengan hal tersebut di atas, dalam skripsi ini akan diteliti aspek aspek hukum yang terkait dengan status anak dalam perkawinan syiri dari hubungan Jenny Rachman dengan Budi Prakoso. Ketidakjelasan dari kasus ini adalah mengenai kedudukan Ayu Sekarini sebagai anak dalam hubungannya dengan ayah dan ibunya. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul: Kedudukan Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nomor 605/PDT.G/1994/PN.JKT.PST). Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka yang dapat dijadikan permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: Bagaimana kedudukan anak luar kawin dalam hubungan dengan Orang Tuanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan? Bagaimana kedudukan Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dicatatkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 605/PDT.G/1994/PN.JKT.PST ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan? Dalam penelitian ini akan digunakan Metode Penelitian Hukum Normatif yaitu metode penelitian untuk mendapatkan data yang berasal dari bahan pustaka atau dengan kata lain cara untuk mendapatkan data sekunder. Penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang bersifat memberikan gambaran secara lengkap tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi literatur atau bahan kepustakaan, kemudian dilakukan analisa data menggunakan pendekatan secara kualitatif. Dari hasil analisis diketahui bahwa kedudukan Ayu Sekarini selaku Anak dalam hubungannya terhadap Ibunya Jenny Rachman sebagaimana dimuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 605/PDT.G/1994/PN.JKT.PST merupakan anak kandung yang sah menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan bukan anak luar nikah sebagaimana di dalilkan oleh Jenny Rachman (Ibunya sekaligus Penggugat). Namun apabila Ayu Sekarini adalah benar seperti yang dinyatakan Penggugat (Ibunya) adalah merupakan anak luar kawin, maka akibat hukumnya adalah bahwa Ayu Sekarini hanya memiliki hubungan keperdataan dengan Ibunya Jeny Rachman (Penggugat). Hubungan keperdataan yang dimaksud adalah hubungan kekuasaan orang tua terhadap anaknya, yakni timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Implementasinya adalah bahwa anak di luar nikah hanya memiliki hubungan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban dengan ibu dan keluarga ibunya, namun tidak kepada bapaknya. Hal ini dikarenankan anak itu tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya dalam bentuk; nasab; hak dan kewajiban secara timbal balik. Sedangkan hak dan kewajiban dimaksud adalah kewajiban Ibu terhadap anaknya dan sebaliknya. Menurut Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) Tahun 1989.

  • No. Panggil 340.2 HER k
  • Edisi
  • Pengarang Ira Herawati
  • Penerbit Univ Esa Unggul 2011