Akuntansi sektor publik: akuntansi keuangan daerah

Abdul Halim

DAFTAR ISI BAB 1 PENDAHULUAN Manajemen keuangan daerah di era pra reformasi Manajemen keuangan daerah di era pasca reformasi Reformasi lanjutan BAB 2 AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH SEBAGAI BAGIAN DARI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH Keuangan Negara dan ruang lingkupnya APBN dan APBD Keuangan daerah, manajemen keuangan daerah, dan akuntansi keuangan daerah Kedudukan akuntansi keuangan daerah di dalam manajemen keuangan daerah BAB 3 AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH SEBAGAI BAGIAN DARI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH Pengertian akuntansi Kedudukan akuntansi keuangan daerah di dalam akuntansi Lingkungan akuntansi keuangan daerah BAB 4 AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH Pengertian akuntansi keuangan daerah System pencatatan Dasar akuntansi Siklus akuntansi Neraca saldo Jurnal penutup Siklus akuntansi keuangan daerah System akuntansi keuangan pemerintah daerah berdasarkan permendagri nomor 13 tahun 2006 yang disesuaikan dengan SAP berbasis akrual peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 BAB 5 AKUNTANSI TRANSAKSI-TRANSAKSI DALAM LAPORAN KEUANGAN DAERAH Laporan arus kas dan entitas pelaporan keuangan Akuntansi pendapatan daerah Akuntansi belanja daerah Akuntansi pembiayaan Akuntansi beban daerah Akuntansi surplus/ deficit dan pos luar biasa Akuntansi kewajiban Akuntansi ekuitas BAB 6 AKUNTANSI UNTUK BUMD BUMD sebagai pusat laba Contoh kasus Rangkuman BAB 7 SOAL DAN PENYELESAIANNYA Soal Penyelesaian berdasar basis kas modifikasian dengan jurnal corollary Berdasarkan SAP berbasis akrual peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 dengan menggunakan system pencatatan double entry Kesimpulan penyelesaian 1 dan 3

  • No. Panggil 657.61 HAL a
  • Edisi 4
  • Pengarang Abdul Halim
  • Penerbit Jakarta Salemba Empat 2018